Review NPHD Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

gambar

Mamuju, KPU Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kegiatan review NPHD Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekjen KPU RI utk 4 KPU Kabupaten yg berpilkada di Sulawesi Barat yang diadakan di Kantor KPU Sulbar pada tanggal 19 - 21 Desember 2019. Peserta dari Kegiatan tersebut terdiri atas Ketua KPU Kab, Divisi Perencanaan dan Data, Sekretaris, Bendahara dan Operator Keuangan KPU Kab, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh tim Inspektorat Sekjen KPU RI, yaitu :

1.Gusni Yulianti (Ketua Tim Reviu);

2. Fitri Handayani (Anggota Tim Reviu);

3. M. Faisal Ramadhan (Anggota Tim Reviu) 

PLT sekretaris KPU Sulbar "Drs. Baharaddin, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bhw kegiatan ini dilaksanakan utk mereview kembali anggaran dana hibah Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh tim Inspektorat KPU RI, hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan penganggaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

PLH Ketua KPU Sulbar "Sukmawati M.Sila membuka secara resmi kegiatan tersebut, dalam sambutannya, Ibu Sukma yang juga divisi Perencanaan dan Data KPU Sulbar menyampaikan bahwa Kegiatan ini sangat penting utk melakukan rasionalisasi anggaran NPHD Pilkada 2020 pada 4 KPU Kab.se Sulbar sehingga dapat dipastikan bahwa semua tahapan Pilkada telah dianggarkan dalam DIPA KPU Kabupaten se Sulbar, hal lain bahwa perencanaan anggaran pilkada dapat terukur sehingga aman dari masalah yang berdampak hukum.

Kami berharap agar KPU Kabupaten benar-benar memastikan agar pengelolaan anggaran pilkada tidak bermasalah hukum, sambung Sukmawati M. Sila.

Inspektorat KPU RI "Gusni Yulianti (Ketua Tim Reviu) dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan semua di daerah yg berpilkada se Indonesia, termasuk Sulawesi Barat utk memastikan bahwa perencanaan anggaran yg dibuat oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Olehnya itu jika terdapat pengganggaran yang tidak sesuai akan dilakukan rasionalisasi.

Said Usman Umar anggota KPU Provinsi yang juga hadir dalam acara tersebut juga mengingatkan KPU Kab, agar memastikan pengelolaan anggarannya dapat dimaksimalkan dengan rasional, kita tidak ingin pasca Pilkada ada KPU Kab.yg bermasalah hukum, utamanya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Komisioner KPU Polewali Mandar periode 2014 -2019 tersebut menambahkan agar semua tahapan pilkada dpt dilaksanakan dengan profesional tak ada lagi keluhan anggaran tidak cukup karena hari ini semuanya di rasionalkan. (Sumberberita:PDOS2019)

Posting oleh Administrator Pada Tanggal 21-Dec-2019