Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, Begini Kesiapan KPU Sulbar

gambar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi putuskan pelaksaan tahapan Pilkada Serentak 2020 digelar di tengan mewabahnya Covid-19.

KPU telah memenuhi semua komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pemilihan lanjutan, seperti menyusun PKPU tentang pelaksanaan Pemilihan 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 dan revisi PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta melakukan realokasi anggaran.

Untuk itu, KPU juga perlu mendapatkan kepastian dukungan anggaran, karena para Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD).

KPU RI telah mengajukan permohonan konsultasi dengan pemerintah dan Komisi II DPR RI untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menyiapkan pemilihan di tengah pandemi dengan tetap memerhatikan protokol Kesehatan Covid-19.

Di Sulawesi Barat sendiri, ada empat kabupaten yang akan berpilkada, yakni Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Komisioner KPU Sulbar, Divisi Parmas dan SDM, Adi Arwan Alimin mengatakan, sesuai keputusan KPU RI, tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan mulai 15 Juni 2020.

Itu sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020.

"Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan penyelenggara di daerah, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020,"kata Adi Arwan via whatsapp, Jumat (12/6/2020) malam.

Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020.

Kata Adi Arwan, KPU Sulbar sendiri terus berkomunikasi dengan KPU Kabupaten yang berpilkada untuk menyiapkan diri dalam melaksanakan tahapan pilkada selanjutnya.

"Tentu dengan mempertimbangkan standar protokol Covid-19. Termasuk menyiapkan kesiapan SDM adhoc pilkada yang akan kembali diaktifkan,"tuturnya.

Adi Arwan Alimin Komisioner KPU Sulbar Divisi Parmas dan SDM. 

 

makassar.tribunnews.com 

Posting oleh Administrator Pada Tanggal 16-Jun-2020