Tahapan Pilgug Sulbar 2017 yang tengah berjalan, harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Untuk mewujudkan hal itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai II Kantor KPU Sulbar, diadakan pada 18 Agustus 2016, diikuti oleh para pengelola keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se Sulawesi Barat.

Usman Suhuriah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang membuka kegiatan ini, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan efektif. Hal ini dapat diukur dari output dan laporan yang dihasilkan, agar kedepannya tidak ada penyimpangan yang terjadi. (shw)

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 71, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat mengadakan upacara bendera.

Upacara yang telah rutin dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini, diikuti oleh seluruh staf sekretariat KPU Sulbar. Bertugas sebagai Pembina Upacara adalah Sekretaris KPU Sulbar, Abdul Rahman Syam. Dalam kata sambutan seragam Ketua KPU RI yang dibacakan Pembina Upacara, tersurat apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu, utamanya dalam pileg, pilpres dan pilkada serentak yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir yang berakhir sukses. Harapannya untuk pemilu di masa depan lebih sukses lagi. (shw/pure/shr)

Untuk memantapkan dan mensinkronkan anggaran Pilgub Sulbar 2017, KPU Sulbar mengundang KPU Kabupaten se-Sulbar untuk menghadiri rapat koordinasi soal anggaran dan juga rencana penyerahan kendaraan roda 4 (empat). Kendaraan roda 4 ini merupakan pengadaan sewa dalam rangka Pilgub Sulbar 2017. Kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Juli 2016 di Aula Kantor KPU Sulbar, dibuka dan dipandu oleh Komisioner KPU Sulbar Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Nurdin Pasokkori.

Dalam kegiatan itu terungkap beberapa permasalahan, diantaranya mendesaknya anggaran Pilgub Sulbar 2017 ini untuk direvisi. Dari perhitungan awal ada beberapa item berbeda yang muncul di lapangan. KPU Kabupaten meminta segera dilakukan revisi untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran di setiap KPU Kabupaten.

Photo : Facebook Fitripatonangi

Mengikuti rangkaian rakoord ini, dilakukan seremonial penyerahan kendaraan operasional untuk Pilgub Sulbar 2017 yang merupakan pengadaan sewa. (shw)

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat mulai melakukan sosialisasi tahapan Pilgub Sulbar 2017. Salah satu yang ditempuh adalah pembuatan one way atau poster yang ditempel dibagian belakang mobil. One way ini berisi informasi tanggal pelaksanaan pemilihan Pilgub Sulbar 2017. Sebagai tahap awal, penempelan dilakukan terhadap 11 buah mobil rental yang diadakan dalam rangka Pilgub Sulbar 2017. One way ini memudahkan masyarakat mengetahui informasi pemilu. Selanjutnya, one way akan dipasang di angkutan umum atau kendaraan pribadi yang ada di Sulbar. (shw/riel)

Pelaksanaan keterbukaan informasi saat ini sudah menjadi kewajiban setiap lembaga publik atau pemerintah, tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum. Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017, KPU Sulbar sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, berkewajiban menerapkan pelayanan informasi secara terbuka. Selama ini KPU Sulbar telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi berupa pelayanan informasi dan dokumentasi publik, jauh sebelum PPID terbentuk.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, KPU Sulbar menggelar rapat koordinasi Pelayanan Informasi Publik dengan stokeholder terkait. Rakoord yang diadakan pada 25 Juli 2016 di Aula Kantor KPU Sulbar dihadiri oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulbar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar, Ombudsman Perwakilan Sulbar, Pemprov Sulbar (Kesbangpol dan Biro Pemerintahan), serta Perwakilan Polda Sulbar.

Dalam rakoord yang dipandu oleh komisioner KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin, terungkap urgensi keterbukaan informasi publik. Setiap lembaga publik, baik pemerintah atau perorangan, yang menggunakan anggaran dari negara, baik secara penuh atau sebagian, wajib menerapkan standar pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan Pilgub Sulbar 2017, disepakati akan dibuat draft kesepakatan bersama antara pihak Bawaslu, KPU, KPI, KIP, dan Pemprov Sulbar yang mengatur kepatuhan pada standar pelayanan keterbukaan informasi publik. (wan/d2n/riel)