Selamat Datang Di Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Sunday 31 Juli 2016
KPU Kabupaten Mamuju

Berita Terbaru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Jul25

Rakoord Keterbukaan Informasi Publik

E-mail Print PDF

Pelaksanaan keterbukaan informasi saat ini sudah menjadi kewajiban setiap lembaga publik atau pemerintah, tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum. Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017, KPU Sulbar sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, berkewajiban menerapkan pelayanan informasi secara terbuka. Selama ini KPU Sulbar telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi berupa pelayanan informasi dan dokumentasi publik, jauh sebelum PPID terbentuk.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, KPU Sulbar menggelar rapat koordinasi Pelayanan Informasi Publik dengan stokeholder terkait. Rakoord yang diadakan pada 25 Juli 2016 di Aula Kantor KPU Sulbar dihadiri oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulbar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar, Ombudsman Perwakilan Sulbar, Pemprov Sulbar (Kesbangpol dan Biro Pemerintahan), serta Perwakilan Polda Sulbar.

Dalam rakoord yang dipandu oleh komisioner KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin, terungkap urgensi keterbukaan informasi publik. Setiap lembaga publik, baik pemerintah atau perorangan, yang menggunakan anggaran dari negara, baik secara penuh atau sebagian, wajib menerapkan standar pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan Pilgub Sulbar 2017, disepakati akan dibuat draft kesepakatan bersama antara pihak Bawaslu, KPU, KPI, KIP, dan Pemprov Sulbar yang mengatur kepatuhan pada standar pelayanan keterbukaan informasi publik. (wan/d2n/riel)

Last Updated ( Senin, 25 Juli 2016 07:37 )
 
Jul25

Sosialisasi Aplikasi Silon untuk Parpol dan Bakal Calon Perseorangan

E-mail Print PDF

Untuk mensukseskan gelaran Pilkada Serentak 2017, KPU RI meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada akhir Juni lalu. Sebagai tindak lanjut kebijakan itu, KPU Sulbar menggelar sosialisasi aplikasi Silon bagi partai politik dan mereka yang berniat maju sebagai calon pasangan perseorangan. Aplikasi ini berguna mempermudah proses pencalonan dalam Pilkada Serentak 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 22 Juli 2016, bertempat di Aula Kantor KPU Sulbar, dihadiri oleh parpol nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sayangnya, tidak ada satu orang pun wakil dari bakal calon perseorangan yang hadir. Padahal KPU Sulbar sudah membuat dan menayangkan undangan terbuka di harian lokal untuk kegiatan dimaksud. Selain parpol, hadir pula Bawaslu Sulbar yang diwakili oleh salah seorang anggotanya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah, menegaskan pentingnya aplikasi Silon ini dalam proses pencalonan Pilgub Sulbar 2017. Silon membantu memperlancar proses administrasi baik untuk pasangan calon maupun KPU. Silon membantu pengarsipan dan juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pencalonan. Pada tahap selanjutnya, akan diadakan pelatihan Silon bagi operator setiap pasangan calon. (wan/d2n/riel)

Last Updated ( Senin, 25 Juli 2016 07:00 )
 
Jul18

Mengapa Usia 17+ Harus Memilih?

E-mail Print PDF

Apakah pemilihan umum hanya urusan orang dewasa. Tengoklah, syarat usia minimal bagi pemilih yakni 17, atau telah menikah. Istilah 17+ seperti tulisan-tulisan yang tertera di bungkus tembakau, atau di bilik-bilik sinema. Pendeknya untuk menjadi bagian dari pemilu Anda mesti mencapai batas ini.

Sementara konvensi internasional menyebut, yang disebut anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Itu tertuang dalam Konvensi Anak, juga termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini jauh lebih lentur dibanding sejumlah negara di dunia.

Misalnya, Amerika Serikat, Australia, Chile, Argentina yang menerapkan syarat umur 18 tahun. Beberapa negara seperti Fiji, Republik Afrika Tengah, Gabon, Lebanon, Oman, Singapura menerapkan standar 21 tahun. Indonesia, Timor Leste, dan Korea Utara, Sudan, Seychelles yang memakai batas umur 17 tahun. Sementara Kuba, Jersey, Nikaragua, dan Brasil serta tujuh negara lainnya kukuh 16 tahun!

Untuk sementara kita masih akan berkutat di 17+. Ini hanya akan berubah bila Undang-Undang merevisi standar umur itu. Indonesia sebenarnya pernah menggunakan syarat umur 18 tahun, misalnya pada Pemilu 1955. Namun sejak Orde Baru aturan ini diubah. Dibanyak negara demokrasi, fenomena penurunan usia pemilih ini juga terjadi, bahkan sejak tahun 1970 mayoritas negara menurunkan menjadi 18 tahun.

Argumentasinya, seseorang yang telah berusia 17 tahun dianggap telah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap negara dan masyarakat. Contoh kecil lainnya, dapat dilihat dari beberapa syarat yang mengikutinya, seperti pengurusan surat izin mengemudi, wajib militer, menikah dan lain-lain.

Pertanyaan tetap saja muncul, apakah usia ini telah matang dalam urusan kepemiluan? Secara rata-rata jumlah usia ini dalam data pemilihan di kisaran 20-30 persen. Namun menurut National Youth Right Association (NYRA), ... mereka boleh saja remaja, belum bekerja, tetapi mereka membayar pajak lewat uang yang dikeluarkan saat berbelanja. Sehingga usia ini harus tetap diberi hak memilih.

NYRA dalam Pemilu Indonesia (2014) juga mengatakan, "Semua pemilih memiliki alasan sendiri untuk memilih. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan alasannya, tetapi kita harus menghargai hak mereka untuk memutuskan."

NYRA yang bermarkas di Amerika ini bahkan terus mengampanyekan penurunan usia pemiliu ke 16 tahun. Usia ini dinilai lebih pas karena remaja masih memiliki akar di komunitasnya, masih bersekolah, tinggal dengan orangtua, dan memiliki teman sejawat yang sama. Penguatan isu-isu  lokal dipandang lebih menguat di level ini.

Usia 17+ memang menjadi sensitif. Ungkapan if we let stupid adult vote, why not let smart youth vote, cukup menohok fenomena pilih-memilih saat ini. Tak heran bila Komisi Pemilihan Umum terus mendorong program pendidikan pemilih yang menyentuh calon pemilih hingga ke sekolah menengah pertama. Bila memungkinkan kami akan menjangkau sekolah dasar sebagaimana strategi di Australia.

Urusan kita saat ini di Sulawesi Barat, sementara tidak akan berkutat pada makin berkembangnya kampanye penurunan usia pemilih belia di dunia. Standar nasional kita masih 17+ atau telah menikah. Perihal ini akan bertenaga bila urusan hak pilih (right to vote) tidak ada yang tertinggal di daftar pemilih tetap nanti.

Semoga catatan ini manfaat, untuk terus membumikan kesadaran bahwa usia pemilih 17+ di Pilgub Sulbar 15 Februari 2017 akan cukup signifikan. Usia belia yang bernilai plus ini selalu sensitif di bilik suara... (*)

Mamuju, 29 Juni 2016

ADI ARWAN ALIMIN

Last Updated ( Senin, 18 Juli 2016 01:33 )
 
Jul18

Era Digital, dan Sikap Para Pemilih

E-mail Print PDF

Partisipasi pemilih bagian dari perilaku pemilih. Kecenderungannya menunjukkan semakin sadar seseorang terhadap politik ditunjukkan pada pemahamannya pada hak dan kewajiban sebagai negara, atau makin sensitifnya seseorang terhadap kondisi di sekitarnya. Keadaan semacam itu akan membuat pemilih makin rasional dalam pemilihan, atau sebaliknya.

Masalahnya, pemilih yang tidak rasional dianggap justru berpotensi dapat meningkatkan angka tingkat partisipasi pemilih. Sementara pemilih rasional dinilai sebaliknya, memiliki potensi mengurangi angka tingkat partisipasi pemilih. Kondisi ini berlawanan dengan arus berpikir, dan mengancam kualitas dari hasil pemilu.

Secara umum perkembangan penduduk (pemilih) berdasarkan usia memiliki data yang menarik, disebutkan pada tahun 2020, generasi millenial yang lahir antara tahun 1981-2000 akan memasuki usia produktif, 20 sampai 24 tahun. Menurut BPS mereka akan tumbuh menjadi 83 juta jiwa, atau sekitar 34 persen dari total warga negara ini.

Angka 34 persen ini pun menjadi gambaran sederhana dari total pemilih muda yang akan menggunakan hak pilihnya di Pilgub Sulawesi Barat 2017. Proses daftar pemilih sesungguhnya sedang menunggu penyerahan DP4 oleh Kemendgari ke KPU pada 11 Juli mendatang, namun bila dapat diasumsikan, sebutlah calon pemilih kita akan dikisaran 900-an ribu jiwa.

Jadi hitunglah potensi anak muda potensial, yang sangat dipengaruhi oleh munculnya smartphone, meluasnya jaringan internet, dan berkecambahnya jejaring media sosial. Pola pikir, pemahaman nilai-nilai, dan perilaku mereka akan sangat berbeda dengan lapis generasi yang telah melewati sekian proses pemilu.

Mereka bagian dari masyarakat muda terbuka (open minded), cenderung individualis meski hidup dalam multinya kultur. Dibutuhkan pola dan metode yang lebih sesuai untuk melibatkan partisipasi pemilih kelas muda ini, sebab mereka sebagian besar melek teknologi dan dianggap sebagai komunitas baru yang berkemampuan mengakses informasi lebih banyak.

Antara pemilih dan yang akan dipilih merupakan subjek yang akan menentukan wajah demokrasi. Tak heran bila pemilih menjadi tujuan utama para kontestan untuk dipengaruhi, dan diyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya. Penulis terus mencermati pergerakan media sosial yang sejauh ini dikelola banyak pihak yang akan bertarung di Pilgub Sulbar 2017.

Secara umum, akun-akun medsos tersebut mestinya lebih dikelola dalam wujud informatif dan mengedukasi pemilih. Cara untuk meraih dukungan di dunia maya, paling tidak dengan menghindari perseteruan yang kerap mengarah ke wilayah privat. Walau pun amat disadari media sosial, tentu dengan akun resmi, tetap saja ibarat terminal atau teras publik, dimana orang bisa datang dan pergi. Memuji bahkan meninggalkan gerutuan.

Era digital telah melemparkan satu masa pengenalan dan pemberitaan, yang awalnya amat konvensional menuju media baru. Aktivitas klik yang semula menjadi domain para jurnalis dan penulis, meluber ke ranah umum. Digitalisasi pun menuang kecenderungan pemilih muda yang produktif untuk bersikap lebih instan.

Dahulu dibutuhkan proses yang lama hingga selarik informasi sampai ke publik. Keragaman informasi kini berada diujung jemari pemilih. Berdasarkan catatan statistik Januari 2016 (We Are Social), rata-rata pengguna media sosial sibuk mengakses internet selama 4,1 jam.

Jumlah pemilih pemula dan muda yang kini menggenggam smartphone kian banyak. Cara-cara jadul mungkin masih akan dibutuhkan untuk mengajak mereka menjadi bagian dari kesuksesan pemilihan. KPU pun terus mendesain strategi untuk melibatkan komunal digital ini sebagai bagian yang amat menentukan. Ini tantangan bukan hanya bagi penyelenggara, namun secara khusus para kontestan.

Penulis meyakini, fungsi digitalisasi media baru dewasa ini akan memberi pengaruh signifikan. Apakah seseorang akan dipilih atau tidak. Jumlahnya mungkin akan tetap di bawah pemilik suara berbasis tradisional, namun itu tetap saja sebagai tantangan. Bagaimana pun pemilih di Sulbar bagian dari 88,1 juta user aktif di media sosial. Data yang mesti ditimbang-timbang dalam ragam aspek kepentingan lokal. (*)

Mamuju, 21 Juni 2016

ADI ARWAN ALIMIN


#Terbit di Radar Sulbar, edisi 22 Juni 2016

Last Updated ( Senin, 18 Juli 2016 01:30 )
 
Jun20

Pengumuman Pendaftaran Calon PPK & PPS Pilgub Sulbar 2017 beserta Formulirnya

E-mail Print PDF

Pengumuman Pendaftaran Calon PPK & PPS Serta Formulirnya

Last Updated ( Senin, 20 Juni 2016 06:52 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 18


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat
Jl. Soekarno-Hatta No.27 Mamuju - Sulawesi Barat.
Telp: 0426-21482 Fax.: 0426-21482 E-mail: [email protected]
www.kpu-sulbarprov.go.id