Selamat Datang Di Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Sunday 19 November 2017

Berita

Catatan dari ASIAN ELECTORAL STAKEHOLDER FORUM (AESF III)

E-mail Print PDF

Bali, 22 -26 Agustus 2016.

"KETERBUKAAN SOROTAN UTAMA"  (Bagian 1 dari 2 Tulisan).

By : Usman Suhuriah (Ketua KPU Sulbar - Partisipan AESF III)

--*Bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel -Bali, dilaksanakan pertemuan penyelenggara pemilu se-Asia. Pertemuan ini merupakan seri ketiga. Sebelumnya berlangsung di negara peserta Bangkok, menyusul Timor Leste. Kegiatan ini diberi nama Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF III). Kegiatan yang akan berlangsung dari 22  s/d 26 Agustus 2016 ini, melibatkan 157 peserta delegasi dari negara-negara Asia juga undangan dari beberapa negara  Eropa, Amerika, dan Afrika. AESF III mengambil tema : Transfarancy, and Integrity For Quality Election. Mengenai transparansi,  integritas dan kualitas Pemilu, sebagai tema memang terus menjadi perhatian terutama yang terkait dengan kepemiluan.

Permasalahan ini merupakan hal penting dimanapun pemilu dilaksanakan. Masalah keterbukaan dan integritas ini adalah menjadi issu utama ketika mutu pemilu itu dipertanyakan? Inilah menjadi sorotan penting dibahas dalam forum yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan CSo atau organisasi masyarakat sipil dari beberapa negara. Kegiatan AESF III ini, membahas berbagai issu seputar pemilu,  digagas untuk membangun sharing pengalaman di masing masing negara. AESF III sebagai penyelenggaraannya dibawah tanggungjawab KPU RI dan Asian Network for Free Election (Anfrel) -CSo internasional berkantor pusat di Bangkok. Hari pertama (22/8) Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mendapatkan kehormatan untuk tampil membuka kegiatan AESF III).

Dihadapan peserta-dalam sambutannya disebutkan bahwa pertemuan AESF III setidaknya akan merangkum gagasan -gagasan konstruktif  untuk membangun penguatan demokrasi lewat mekanisme pemilu di kawasan ini. Ia mengharapkan pertemuan ini akan terjalin kerjasama antar penyelenggara pemilu di negara-negara peserta begitu juga dengan CSo. Sangat mungkin terjadi perbedaan pengalaman, perbedaan sisi teknis pemilu. Namun sisi yang berkaitan dengan terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil (free and fair) akan menjadi haluan yang sama dimanapun di kawasan ini. Apa sebabnya? Sebabnya karena aspek universalitas demokrasi berlaku di mana saja dan azas itu akan berlangsung secara terus menerus, sebut Juri Ardiantoro.

Tentu saja apa yang dikemukakan ini bertalian erat dengan orientasi para pihak, bahwa demokrasi adalah solusi dalam kerangka mempertahankan kemajemukan suatu bangsa. Demokrasi menjadi jangkar dalam mengintegrasikan perbedaan, dan cara tersebut diyakini sebagai jawaban masa depan ketika tantangan disintegrasi masih menghadang karena  menguatnya konflik kepentingan yang tumbuh di tengah komunitas. Maka  ini dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan salah satu fungsi pemilu sebagai suatu cara meresolusi kemungkinan konflik karena latar kepentingan berbeda itu. Dan melalui pemilulah  para pihak dapat difasilitasi secara formal dalam rangka mengakomodir aspirasi kepentingan termasuk dalam mengisi cabang-cabang kekuasaan yang ada.

Standar Pemilu international tidak alpa disoroti dalam forum ini. Walaupun sebenarnya standar pemilu internasional telah lama diadaptasi oleh banyak negara dimana standar tersebut menjadi ukuran untuk melihat apakah terlaksananya pemilu sudah memenuhi ukuran yang disepakati. Dalam sesi sesi awal, panelis yang tampil pada umumnya melihat bahwa transparansi  sebagaimana standar pemilu yang berlaku di seluruh negara, adalah berhubungan dengan perspektif dan pandangan global.

Haluan komunitas dunia terhadap hak hak politik tidak terlepas dengan penegakan hak-azasi manusia (human right). Keterbukaan berakar pada hak asasi manusia. Yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan terbuka. Keterbukaan dalam pemilu memandang bahwa keterbukaanlah  akan melahirkan kepercayaan, meskipun mengenai keterbukaan ini tidak sekedar dilihat dengan  proses dan aplikasinya yang terbuka tetapi juga mengenai sisi substansinya. Sisi substansi yang dimaksud adalah terjadinya kondisi yang jelas dimana kebutuhan kolektif kelompok kepentingan memandang aspek keterbukaan sebagai hal yang sangat penting dan kita butuh (we are needs). Orang -orang bisa menganggap keterbukaan itu telah dilakukan dan itu  dinilai hebat, tetapi apakah semua orang yang berkepentingan dengan pemilu sungguh-sungguh menggunakannya dan menerima dampak yang dapat dirasakan dalam suatu proses pemilihan umum.  Perhatian ini menjadi pertanyaan kunci salah satu panelis. Soal keterbukaan atau transparansi menjadi tema dan sorotan di hari pertama AESF III. Itu karena Keterbukaan dimaknai sebagai elemen yang berhubungan dengan standar pemilu sebagaimana pentingnya integritas. Tanpa keterbukaan memang sulit mewujudkan pemilu yang  berintegritas. Keterbukaan  itu sendiri meliputi : data dan prosesnya, data dan hasil pemilu, informasi yang terkait dengan performance peserta pemilu atau partai politik, kampanye dan sumber dana kampanye, informasi latar belakang penyelenggara pemilu dan sebagainya. Guna melahirkan pemilu yang berintegritas maka keterbukaan menjadi pintunya.

Keterbukaan menjadi sandaran dalam melihat adanya potensi pemilu dan hasil-hasilnya dapat dipercaya atau tidak dipercaya. Sesi berikut AESF III masih akan berlangsung hingga tanggal 26/8/16. Dan kelihatannya sorotan utama terhadap keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu tetap akan memperkuat isi rekomendasi AESF sebelumnya.#

Last Updated ( Minggu, 28 Augustus 2016 13:25 )
 

Rakoord Keuangan Pengelolaan Dana Hibah

E-mail Print PDF

Tahapan Pilgug Sulbar 2017 yang tengah berjalan, harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Untuk mewujudkan hal itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai II Kantor KPU Sulbar, diadakan pada 18 Agustus 2016, diikuti oleh para pengelola keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se Sulawesi Barat.

Usman Suhuriah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang membuka kegiatan ini, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan efektif. Hal ini dapat diukur dari output dan laporan yang dihasilkan, agar kedepannya tidak ada penyimpangan yang terjadi. (shw)

Last Updated ( Jumat, 19 Augustus 2016 01:26 )
 

71 Tahun Indonesia Merdeka di KPU Sulbar

E-mail Print PDF

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 71, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat mengadakan upacara bendera.

Upacara yang telah rutin dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini, diikuti oleh seluruh staf sekretariat KPU Sulbar. Bertugas sebagai Pembina Upacara adalah Sekretaris KPU Sulbar, Abdul Rahman Syam. Dalam kata sambutan seragam Ketua KPU RI yang dibacakan Pembina Upacara, tersurat apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu, utamanya dalam pileg, pilpres dan pilkada serentak yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir yang berakhir sukses. Harapannya untuk pemilu di masa depan lebih sukses lagi. (shw/pure/shr)

Last Updated ( Kamis, 18 Augustus 2016 02:16 )
 

Rakoord Anggaran dan Penyerahan Kendaraan Roda Empat

E-mail Print PDF

Untuk memantapkan dan mensinkronkan anggaran Pilgub Sulbar 2017, KPU Sulbar mengundang KPU Kabupaten se-Sulbar untuk menghadiri rapat koordinasi soal anggaran dan juga rencana penyerahan kendaraan roda 4 (empat). Kendaraan roda 4 ini merupakan pengadaan sewa dalam rangka Pilgub Sulbar 2017. Kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Juli 2016 di Aula Kantor KPU Sulbar, dibuka dan dipandu oleh Komisioner KPU Sulbar Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Nurdin Pasokkori.

Dalam kegiatan itu terungkap beberapa permasalahan, diantaranya mendesaknya anggaran Pilgub Sulbar 2017 ini untuk direvisi. Dari perhitungan awal ada beberapa item berbeda yang muncul di lapangan. KPU Kabupaten meminta segera dilakukan revisi untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran di setiap KPU Kabupaten.

Photo : Facebook Fitripatonangi

Mengikuti rangkaian rakoord ini, dilakukan seremonial penyerahan kendaraan operasional untuk Pilgub Sulbar 2017 yang merupakan pengadaan sewa. (shw)

Last Updated ( Minggu, 31 Juli 2016 08:48 )
 

Pemasangan One Way Sosialisasi Pilgub Sulbar 2017

E-mail Print PDF

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat mulai melakukan sosialisasi tahapan Pilgub Sulbar 2017. Salah satu yang ditempuh adalah pembuatan one way atau poster yang ditempel dibagian belakang mobil. One way ini berisi informasi tanggal pelaksanaan pemilihan Pilgub Sulbar 2017. Sebagai tahap awal, penempelan dilakukan terhadap 11 buah mobil rental yang diadakan dalam rangka Pilgub Sulbar 2017. One way ini memudahkan masyarakat mengetahui informasi pemilu. Selanjutnya, one way akan dipasang di angkutan umum atau kendaraan pribadi yang ada di Sulbar. (shw/riel)

Last Updated ( Minggu, 31 Juli 2016 08:04 )
 
Page 7 of 23


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat
Jl. Soekarno-Hatta No.27 Mamuju - Sulawesi Barat.
Telp: 0426-21482 Fax.: 0426-21482 E-mail: info@kpu-sulbarprov.go.id
www.kpu-sulbarprov.go.id