Selamat Datang Di Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Kamis 01 September 2016
KPU Kabupaten Mamuju

Berita Terbaru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Aug28

Catatan dari ASIAN ELECTORAL STAKEHOLDER FORUM (AESF III)

E-mail Print PDF

Bali, 22 -26 Agustus 2016.

"8 KUNCI PEMILU BERINTEGRITAS" (Bagian 2 dari 2 Tulisan Selesai)

By : Usman Suhuriah (Ketua KPU Sulbar -Partisipan AESF III)

*Sebelumnya, AESF I diselenggarakan di Bangkok Thailand tanggal 12 Desember 2012. Forum dihadiri oleh CSo atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada Pemilu dan beberapa badan penyelenggara Pemilu di Asia. Konferensi ini melahirkan Deklarasi Bangkok tentang Pemilu yang Bebas dan Adil.

Kemudian AESF II diselenggarakan di Dili, Timor Leste oleh Commission National of Elections bekerjasama dengan ANFREL. Forum ini dihadiri 120 delegasi dari 27 Negara. Selain badan penyelenggara Pemilu (BPP) dan Organisasi masyarakat sipil (OMS), konferensi ini juga dihadiri delegasi dari Australia, Amerika Serikat, dan Komunitas negara-negara berbahasa Portugis (Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tome e Principe, dan Mozambik). AESF-II berhasil menelorkan dokumen yang disebut "Indikator Dili pada Pemilu Demokratis". Indikator Dili digunakan sebagai pedoman utama untuk menilai kredibilitas pemilu.

Kini di forum AESF III yang berlangsung di Bali-Indonesia, dengan peserta delegasi lebih banyak, tidak hanya negara-negara di Asia yang hadir tetapi juga dari benua Amerika, Afrika, Eropa dan bahkan beberapa Duta Besar dan utusan PBB, AESF III pun berhasil merumuskan kerangka bersama yang oleh peserta menyebutnya  "Bali Commitment"(Komitmen Bali). Perihal Bali Commitment lahir dari diskusi pendalaman dalam waktu  dua hari efektif atau di hari kedua dan ketiga. Pendalaman issu tersebut dikelola melalui  kelompok issu atau dalam  group diskusi. Dari group diskusi ini  memunculkan beberapa pandangan untuk menjadi perhatian bersama. Yakni beberapa arah dan prinsip elektoral untuk terus dirawat dan diperjuangkan.

Pandangan dan prinsip itu mencakup ;  pertama, Demokrasi masih terus perlu dipromosikan. Sejumlah hal seperti prularisme, budaya politik, politik uang dsb masih perlu mendapat perhatian. Kedua,  Demokrasi sebagai ideologi harus dipertahankan, kebebasan hak asasi sipil, sumber daya, etika hukum adalah komponen krusial agar demokrasi terus berkembang serta bertumbuh dengan baik. Ketiga, Transparansi  dan integritas merupakan pondasi kunci untuk pemilu yg jujur dan adil. Keempat, Data dan penggunaan Informasi teknologi untuk kepercayaan publik memberikan keuntungan terhadap pemilu yang transparan dan berintegritas. Kelima, Keberadaan Pengawas atau Pemantau Pemilu diperlukan untuk Pemilu yang jujur dan Adil lewat lembaga formal atau masyarakat sipil (CSo). Dan keenam, terdapat agenda strategis untuk memperkaya kemandirian lembaga penyelenggara dan upaya mengatasi tantangan keamanan dalam menegakkan pemilu yang jujur dan adil.

Tidak terlepas dari keenam pandangan dan prinsip tersebut, perhatian peserta AESF III selanjutnya merumuskan ke dalam ; "Delapan Kunci Pemilu Berintegritas". Dihadapan peserta juga turut dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, diantara beberapa peserta delegasi maju dan secara bergiliran  membacakan preambule (pendahuluan) delapan kunci pemilu berintegritas. Mereka adalah Head of National Elections Commission of South Korea, Lee Yengyi; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Dewa Raka Sandi; Fair Election Monitoring Alliance (FEMA) Bangladesh, Munira Khan; dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Indonesia, Sri Budi Eko Wardani.

Dalam naskah pendahuluan Ini pada intinya memuat kesepakatan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum merupakan ekspresi sejati dari kedaulatan rakyat di manapun. Forum ini  percaya bahwa integritas pemilu berkaitan langsung pada transparansi semua aspek dari proses pemilu. Selain transparansi, forum itu juga yakin bahwa badan manajemen pemilu dan masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam menjamin proses pemilu yang berintegritas. Disebutkan, bahwa para pemangku kepentingan pemilu se-Asia yang mewakili Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) dan Organisasi Masyrakat Sipil (OMS) memutuskan untuk meningkatkan integritas pemilu bersama-sama dalam semangat kerjasama antara BPP dan OSM untuk melaksanakan Delapan Kunci Pemilu Berintegritas,”

Delapan kunci menuju pemilu berintegritas yang dihasilkan dari AESF III pertemuan Bali 2016 itu meliputi :

  1. Badan penyelenggara pemilu (BPP) yang Transparan – Hukum dan prosedur pengangkatan anggota BPP dan operasi badan pelaksana pemilu harus tertulis dengan jelas. Masyarakat harus mengamati semua aspek operasi BPP;
  2. Transparansi dalam Penggalangan Dana Kampanye – Hukum dan peraturan harus mengatur agar dapat mengungkap secara penuh dan tepat waktu seluruh sumber dana yang diajukan oleh calon, partai politik dan kelompok independen yang berusaha mempengaruhi hasil referendum/kampenye pemilu;
  3. Transparansi dalam Belanja Kampanye – Hukum dan peraturan harus mengatur agar dapat mengungkap secara penuh dan tepat waktu dari penggunaan semua dana yang diajukan calon, partai politik, dan kelompok independen yang berusaha mempengaruhi hasil dari kampanye untuk jabatan politik dan atau referendum;
  4. Akses Publik yang Transparan untuk Keuangan Kampanye – Masyarakat harus memiliki akses internet penuh terhadap file BPP yang berisi data keuangan kampanye, dengan semuafile dipertahankan dalam bentuk yang mudah dianalisis oleh setiap anggota masyarakat dengan keterampilan komputer dasar;
  5. Transparansi dalam Pendaftaran Pemilih – Suatu proses dimana daftar pemilih dikompilasi, diperiksa, diperbarui, dan dipelihara secara terbuka untuk pengamatan publik. Akses internet penuh pada daftar pendaftaran pemilih, termasuk koreksi secara real-time harus dijamin untuk umum;
  6. Transparansi dalam Pemantauan – Pemantau pemilu nasional dan internasional harus bebas dalam memantau seluruh bagian dalam proses pemilu yang menyeluruh, tapi tidak terbatas pada pemungutan suara pendahuluan, pemungutan suara, tabulasi suara, dan semua fungsi-fungsi yang dibahas dalam ‘Delapan Kunci Menuju Pemilu Berintegritas’;
  7. Hasil Pemilu yang Transparan –Pengumuman hasil pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan suara diselenggarakan, diikuti dengan postingan yang cepat dari semua hasil di situs BPP;
  8. Proses Gugatan Pemilu yang Transparan, harus ada penyebarluasan prosedur untuk mengajukan pengaduan pelanggaran pemilu, diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses gugatan tak lama setelah mereka mengajukan dan dapat mengetahui tindaklanjut setiap gugatan.

Selesai pembacaan penetapan 8 Kunci Pemilu Berintegritas, akhirnya sesi akhir  AESF III ditutup. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi hadir di sesi penutupan hingga menutup pertemuan AESF III. Pertemuan AESF IV ditawarkan untuk dilaksanakan di Srilangka sebagai calon tuan rumah#

Last Updated ( Minggu, 28 Augustus 2016 13:29 )
 
Aug28

Catatan dari ASIAN ELECTORAL STAKEHOLDER FORUM (AESF III)

E-mail Print PDF

Bali, 22 -26 Agustus 2016.

"KETERBUKAAN SOROTAN UTAMA"  (Bagian 1 dari 2 Tulisan).

By : Usman Suhuriah (Ketua KPU Sulbar - Partisipan AESF III)

--*Bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel -Bali, dilaksanakan pertemuan penyelenggara pemilu se-Asia. Pertemuan ini merupakan seri ketiga. Sebelumnya berlangsung di negara peserta Bangkok, menyusul Timor Leste. Kegiatan ini diberi nama Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF III). Kegiatan yang akan berlangsung dari 22  s/d 26 Agustus 2016 ini, melibatkan 157 peserta delegasi dari negara-negara Asia juga undangan dari beberapa negara  Eropa, Amerika, dan Afrika. AESF III mengambil tema : Transfarancy, and Integrity For Quality Election. Mengenai transparansi,  integritas dan kualitas Pemilu, sebagai tema memang terus menjadi perhatian terutama yang terkait dengan kepemiluan.

Permasalahan ini merupakan hal penting dimanapun pemilu dilaksanakan. Masalah keterbukaan dan integritas ini adalah menjadi issu utama ketika mutu pemilu itu dipertanyakan? Inilah menjadi sorotan penting dibahas dalam forum yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan CSo atau organisasi masyarakat sipil dari beberapa negara. Kegiatan AESF III ini, membahas berbagai issu seputar pemilu,  digagas untuk membangun sharing pengalaman di masing masing negara. AESF III sebagai penyelenggaraannya dibawah tanggungjawab KPU RI dan Asian Network for Free Election (Anfrel) -CSo internasional berkantor pusat di Bangkok. Hari pertama (22/8) Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mendapatkan kehormatan untuk tampil membuka kegiatan AESF III).

Dihadapan peserta-dalam sambutannya disebutkan bahwa pertemuan AESF III setidaknya akan merangkum gagasan -gagasan konstruktif  untuk membangun penguatan demokrasi lewat mekanisme pemilu di kawasan ini. Ia mengharapkan pertemuan ini akan terjalin kerjasama antar penyelenggara pemilu di negara-negara peserta begitu juga dengan CSo. Sangat mungkin terjadi perbedaan pengalaman, perbedaan sisi teknis pemilu. Namun sisi yang berkaitan dengan terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil (free and fair) akan menjadi haluan yang sama dimanapun di kawasan ini. Apa sebabnya? Sebabnya karena aspek universalitas demokrasi berlaku di mana saja dan azas itu akan berlangsung secara terus menerus, sebut Juri Ardiantoro.

Tentu saja apa yang dikemukakan ini bertalian erat dengan orientasi para pihak, bahwa demokrasi adalah solusi dalam kerangka mempertahankan kemajemukan suatu bangsa. Demokrasi menjadi jangkar dalam mengintegrasikan perbedaan, dan cara tersebut diyakini sebagai jawaban masa depan ketika tantangan disintegrasi masih menghadang karena  menguatnya konflik kepentingan yang tumbuh di tengah komunitas. Maka  ini dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan salah satu fungsi pemilu sebagai suatu cara meresolusi kemungkinan konflik karena latar kepentingan berbeda itu. Dan melalui pemilulah  para pihak dapat difasilitasi secara formal dalam rangka mengakomodir aspirasi kepentingan termasuk dalam mengisi cabang-cabang kekuasaan yang ada.

Standar Pemilu international tidak alpa disoroti dalam forum ini. Walaupun sebenarnya standar pemilu internasional telah lama diadaptasi oleh banyak negara dimana standar tersebut menjadi ukuran untuk melihat apakah terlaksananya pemilu sudah memenuhi ukuran yang disepakati. Dalam sesi sesi awal, panelis yang tampil pada umumnya melihat bahwa transparansi  sebagaimana standar pemilu yang berlaku di seluruh negara, adalah berhubungan dengan perspektif dan pandangan global.

Haluan komunitas dunia terhadap hak hak politik tidak terlepas dengan penegakan hak-azasi manusia (human right). Keterbukaan berakar pada hak asasi manusia. Yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan terbuka. Keterbukaan dalam pemilu memandang bahwa keterbukaanlah  akan melahirkan kepercayaan, meskipun mengenai keterbukaan ini tidak sekedar dilihat dengan  proses dan aplikasinya yang terbuka tetapi juga mengenai sisi substansinya. Sisi substansi yang dimaksud adalah terjadinya kondisi yang jelas dimana kebutuhan kolektif kelompok kepentingan memandang aspek keterbukaan sebagai hal yang sangat penting dan kita butuh (we are needs). Orang -orang bisa menganggap keterbukaan itu telah dilakukan dan itu  dinilai hebat, tetapi apakah semua orang yang berkepentingan dengan pemilu sungguh-sungguh menggunakannya dan menerima dampak yang dapat dirasakan dalam suatu proses pemilihan umum.  Perhatian ini menjadi pertanyaan kunci salah satu panelis. Soal keterbukaan atau transparansi menjadi tema dan sorotan di hari pertama AESF III. Itu karena Keterbukaan dimaknai sebagai elemen yang berhubungan dengan standar pemilu sebagaimana pentingnya integritas. Tanpa keterbukaan memang sulit mewujudkan pemilu yang  berintegritas. Keterbukaan  itu sendiri meliputi : data dan prosesnya, data dan hasil pemilu, informasi yang terkait dengan performance peserta pemilu atau partai politik, kampanye dan sumber dana kampanye, informasi latar belakang penyelenggara pemilu dan sebagainya. Guna melahirkan pemilu yang berintegritas maka keterbukaan menjadi pintunya.

Keterbukaan menjadi sandaran dalam melihat adanya potensi pemilu dan hasil-hasilnya dapat dipercaya atau tidak dipercaya. Sesi berikut AESF III masih akan berlangsung hingga tanggal 26/8/16. Dan kelihatannya sorotan utama terhadap keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu tetap akan memperkuat isi rekomendasi AESF sebelumnya.#

Last Updated ( Minggu, 28 Augustus 2016 13:25 )
 
Aug19

Rakoord Keuangan Pengelolaan Dana Hibah

E-mail Print PDF

Tahapan Pilgug Sulbar 2017 yang tengah berjalan, harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Untuk mewujudkan hal itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai II Kantor KPU Sulbar, diadakan pada 18 Agustus 2016, diikuti oleh para pengelola keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se Sulawesi Barat.

Usman Suhuriah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang membuka kegiatan ini, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan efektif. Hal ini dapat diukur dari output dan laporan yang dihasilkan, agar kedepannya tidak ada penyimpangan yang terjadi. (shw)

Last Updated ( Jumat, 19 Augustus 2016 01:26 )
 
Aug18

71 Tahun Indonesia Merdeka di KPU Sulbar

E-mail Print PDF

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 71, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat mengadakan upacara bendera.

Upacara yang telah rutin dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini, diikuti oleh seluruh staf sekretariat KPU Sulbar. Bertugas sebagai Pembina Upacara adalah Sekretaris KPU Sulbar, Abdul Rahman Syam. Dalam kata sambutan seragam Ketua KPU RI yang dibacakan Pembina Upacara, tersurat apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu, utamanya dalam pileg, pilpres dan pilkada serentak yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir yang berakhir sukses. Harapannya untuk pemilu di masa depan lebih sukses lagi. (shw/pure/shr)

Last Updated ( Kamis, 18 Augustus 2016 02:16 )
 
Jul31

Rakoord Anggaran dan Penyerahan Kendaraan Roda Empat

E-mail Print PDF

Untuk memantapkan dan mensinkronkan anggaran Pilgub Sulbar 2017, KPU Sulbar mengundang KPU Kabupaten se-Sulbar untuk menghadiri rapat koordinasi soal anggaran dan juga rencana penyerahan kendaraan roda 4 (empat). Kendaraan roda 4 ini merupakan pengadaan sewa dalam rangka Pilgub Sulbar 2017. Kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Juli 2016 di Aula Kantor KPU Sulbar, dibuka dan dipandu oleh Komisioner KPU Sulbar Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Nurdin Pasokkori.

Dalam kegiatan itu terungkap beberapa permasalahan, diantaranya mendesaknya anggaran Pilgub Sulbar 2017 ini untuk direvisi. Dari perhitungan awal ada beberapa item berbeda yang muncul di lapangan. KPU Kabupaten meminta segera dilakukan revisi untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran di setiap KPU Kabupaten.

Photo : Facebook Fitripatonangi

Mengikuti rangkaian rakoord ini, dilakukan seremonial penyerahan kendaraan operasional untuk Pilgub Sulbar 2017 yang merupakan pengadaan sewa. (shw)

Last Updated ( Minggu, 31 Juli 2016 08:48 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 19


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat
Jl. Soekarno-Hatta No.27 Mamuju - Sulawesi Barat.
Telp: 0426-21482 Fax.: 0426-21482 E-mail: [email protected]
www.kpu-sulbarprov.go.id